SIMALUNGUN PERDA.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Balei Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menegaskan bahwa seluruh perencanaan tahun 2027 harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pilar utama percepatan pembangunan.
“Ketiga elemen ini harus bersinergi agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat. Dokumen perencanaan tidak boleh sekadar memenuhi regulasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil,” ujar Anton dalam sambutannya.
Bupati juga menginstruksikan jajaran perangkat daerah untuk menjadikan indikator makro, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, serta angka kemiskinan dan pengangguran, sebagai acuan utama penyusunan kebijakan.
BACA JUGA :Sinergi Pemkab Simalungun-TNI: Kejar Target 138 Titik Koperasi Merah Putih di Bulan April
Prioritas dan Arah Kebijakan Tema RKPD 2027 kali ini difokuskan pada peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mendorong daya saing daerah menuju Simalungun yang lebih maju.
Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Perencana Ahli Utama Bapperida Sumut, M. Armand Efendy Pohan, memaparkan empat arah kebijakan strategis:
-
Peningkatan SDM yang sehat dan produktif.
-
Penguatan konektivitas dan daya saing.
-
Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
-
Pembangunan inklusif dan tangguh bencana.
Pelaksanaan Kegiatan Kepala Bapperida Simalungun, Alpian Denri Saragih, menjelaskan bahwa Musrenbang ini berlangsung selama dua hari, 15-16 April 2026. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, akademisi, perbankan, hingga tokoh masyarakat.
Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah.
